Kenapa Banyak Kantor Gagal WBK WBBM

 Periode Juli sampai Desember tahun 2022 lalu, saya intensif bergabung dengan Tim Penilai Nasional (TPN) Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tahun 2022 adalah pertama kalinya Itjen Kemenkeu menjadi TPN untuk semua unit yang mengajukan ZI WBK WBBM di Kemenkeu setelah sebelumnya selalu dipegang oleh Kemenpan RB.

Saya bergabung dengan sebuah tim berjumlah 5 orang untuk menilai 30 kantor yang mengajukan predikat ZI yang sebelumnya telah lolos dari penilaian pertama oleh tim Kanwil dan penilaian kedua oleh Tim UKI Pusat. Totalnya ada 224 kantor yang dinilai oleh TPN di unit kami. Namun sayangnya, ketika kami nilai hanya sekitar 50% saja (15 kantor) yang layak untuk diusulkan mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM kepada Menteri Keuangan. Banyak sekali catatan dan kesalahan kecil tapi mendasar yang menggagalkan kantor-kantor tersebut.

Pengusulan ZI WBK WBBM adalah kegiatan yang sangat melelahkan, baik bagi kantor pengusul maupun bagi kami, tim penilai. Kantor harus membangun zona integritas minimal 2 tahun sebelumnya dengan banyak kegiatan yang harus dilaksanakan, disosialisasikan, dan didokumentasikan. Ada 113 kriteria penilaian yang harus dipenuhi oleh kantor. Tiap kriteria juga membutuhkan effort yang cukup besar dan harus dilaksanakan konsisten mengingat ada yang harus dilaksanakan bulanan ada yang tiga bulanan. Jumlah dokumen yang harus dilengkapi juga sangat banyak. Perkiraan saya sekitar 2000an halaman untuk satu periode penilaian untuk 1 kantor. Untungnya, mekanisme di Kemenkeu semua berbasis digital hingga kita banyak mengurangi penggunaan kertas. Tapi balik lagi ke awal topik, yaitu akan sangat menyakitkan bagi kantor jika setelah segala upaya keras dan Panjang yang telah dilakukan tersebut masih berujung kegagalan.

Saya sendiri melihat harus menggugurkan kantor yang sudah mengajukan predikat ini 3 kali sebelumnya. Tapi saya juga melihat banyak kantor yang baru pertama kali langsung berhasil.

Secara statistik, aspek paling krusial memang ketika penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN), dimana saat ini diemban oleh Itjen Kemenkeu.

 

Statistik pengajuan WBK WBBM, sumber Itjen - Open Class BPPK

Kantor yang gagal pada tahap penilaian oleh tim Kanwil dan Tim UKI Pusat bisa dianggap relatif sangat sedikit. Tapi ketika berhadapan dengan TPN, banyak yang gagal. Kita lihat tahun 2019 s.d. 2021 dimana hampir semua kantor lolos sampai ke level TPN. Tapi ketika dinilai TPN, hanya 50,32 % dan 76,70% kantor yang berhasil di tahun 2019 dan 2020. Di tahun 2021, malah hanya 46,33% yang lolos dari passing grade tim TPN. Di tahun 2022 lalu juga tidak banyak berubah, masih berkisar 50%an saja kantor yang berhasil mendapatkan ZI WBK/WBBM.

Jadi sebenarnya, ada apa di tim TPN? Padahal tim TPN, tim Kanwil, dan tim UKI Pusat menggunakan system aplikasi yang sama, data-dokumen yang sama, bahkan kriteria yang sama persis yang digunakan tim penilai Kanwil dan tim UKI Pusat.

Kalau kita lihat statistik, banyak kantor yang gagal ketika tahap Field Evaluation yaitu tahap membuktikan kebenaran dan memberi keyakinan penilai TPN atas semua usaha pembangunan ZI WBK/WBBM.  Tim TPN juga melihat semua penilaian yang telah diberikan tim Kanwil dan tim UKI Pusat sebagai pertimbangan dalam menilai. Selain karena faktor survey eksternal, menurut pengalaman saya, banyak kantor yang gagal karena “ulah” kantor itu tersendiri, seperti memalsukan dokumen, foto-foto, atau tidak melaksanakan pelayanan dan menunjukkan integritas ketika tim TPN yang sedang menyamar sebagai pengguna layanan datang ke kantor pengusul.

Jadi apa saja yang harus diperhatikan oleh kantor-kantor yang sedang membangun ZI WBK/WBBM?

1.       Integritas adalah Aspek Pertama dan Utama

Integritas adalah nomor satu. Untuk itulah disebut Zona Integritas. Jadi ketika, TPN menemukan satu saja dokumen yang terbukti “dipalsukan” atau bahasa halusnya “ditemukan dokumen yang tidak valid”, maka kantor tersebut otomatis langsung digugurkan oleh TPN. Tidak peduli 2000an halaman lainnya benar-benar valid dan betul, tapi satu saja aspek integritas gagal diyakini, maka langsung bubar jalan.

Saya merasa banyak sekali kantor ingin mendapatkan nilai sempurna atau mendekati 100, jauh diatas passing grade WBK dan WBBM. Beberapa kantor berani untuk memalsukan tanda tangan dan dokumen, entah dengan atau tanpa persetujuan kepala kantor, untuk mengejar kesempurnaan itu.

 

Memang, karena saking banyaknya yang harus dilakukan periodik misalnya tiap bulan, ada kegiatan-kegiatan kosong yang mungkin kelupaan atau karena kesibukan tidak bisa dilaksanakan oleh kantor tersebut pada bulan tertentu. Namun, bukanlah menjadi alasan suatu kantor untuk “tega” memalsukan dokumen. Kita harus ingat bahwa mulai 2023, semua dokumen WBK WBBM wajib memiliki digital signature, untuk itu akan sangat mudah bagi penilai nasional untuk mengecek validitas dokumen yang diajukan kantor. 

 Jika memang suatu kantor tidak bisa melaksanakan kegiatan WBK WBBM dalam suatu waktu, ada baiknya dapat di-cover pada periode sebelumnya. Masukkan keterangan bahwa kegiatan di periode selanjutnya nanti juga meng-cover periode sebelumnya. Sangat amat tidak disarankan membuat dokumentasi seolah-olah telah melakukan kegiatan WBK WBBM di periode sebelumnya.

2.       Jika merasa kurang, optimalkan saat Presentasi Pimpinan.

Semua dokumen pengajuan ZI WBK/WBBM di Kemenkeu wajib didokumentasikan melalui apalikasi DIA (Digital Integrity). Namun, karena waktunya penilaian yang Panjang mulai dari tim pertama sampai tim TPN, banyak kantor yang terlihat belum optimal dalam menunjukkan segala usaha dan inovasi yang telah dilakukan.

Menurut pengamatan saya, kepala kantor dapat meningkatkan nilai melalui presentasi. Kepala kantor dapat saja memasukkan segala inovasi dan pelayanan yang sebelumnya belum sempat terdokumentasikan di aplikasi DIA. Saya dan tim juga beberapa kali merevisi penilaian kami menjadi lebih baik buat suatu kantor karena kepala kantor telah berhasil meyakinkan kami bahwa segala upaya terbaik telah dilakukan, tidak hanya terbatas pada segala dokumen pada aplikasi DIA. Kalau hanya dokumen dan inovasi pada DIA, tim TPN juga sudah baca dan memberikan penilaian. Tim TPN akan melakukan sensus, bukan sample, atas semua integritas dokumen yang di-submit oleh kantor.

Objek penilaian TPN adalah semua stakeholders kantor tersebut. Dalam hal ini termasuk satpam, penjaga parkir, OB dsb. Jadi akan sangat lazim ketika tiba-tiba, tim penilai meminta wawancara satpam atau OB tentang kampanye ZI WBK WBBM.

 

Memang tidak ada kepastian kantor dapat sampai tahap penilaian tim TPN ketika belum optimal ketika pengisian aplikasi DIA, namun cara ini menurut saya cukup efektif bagi kantor untuk meyakinkan tim TPN bahwa kantor bersangkutan layak.

 

3.       Selalu Bekerja dan Melakukan Pelayanan Prima dan Penuh Integritas

Kantor pengusul tidak bisa mencegah para pengguna layanan memberikan penilaian yang buruk ketika TPN melakukan survei eksternal. Jadi sebaik-baiknya adalah kantor selalu prima dalam melayani dan menjunjung integritas dalam bekerja. Semua elemen kantor, termasuk kang parkir, security dan OB juga harus menjunjung integritas. Ada beberapa kantor yang terpaksa gagal karena diketahui praktik “jasa” dilakukan oleh OB dan Security kantor tersebut. Sangat menyakitkan.

Tim TPN juga menurunkan tim yang bertugas “menyamar” untuk mendapatkan pelayanan dari kantor. Jadi, alih-alih mencoba menerkan wajah-wajah baru yang datang ke kantor, akan lebih baik jika kantor selalu perform kepada siapa saja dan saat apapun.

Saya raya, tiga aspek itu saja kalau berhasil dijalankan dengan baik, jumlah kantor yang gagal dalam pengajuan ZI WBK/WBBM akan berkurang signifikan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati telah memerintahkan semua pimpinan bahwa semua unit Kemenkeu harus mendapat predikat ZI WBK/WBBM. Lebih tepatnya bukan predikatnya, tetapi segala upaya pengendalian dan pencegahan oleh semua pihak dan terus menerus yang harus dilakukan.

Memang, WBK WBBM tidak berarti tidak bisa terjadi korupsi lagi pada unit tersebut. Tapi WBK WBBM telah menunjukkan adanya usaha pencegahan yang optimal dan terus menerus dari semua elemen kantor untuk meminimalisasi ruang gerak terjadinya penyimpangan dan korupsi.

Jakarta 15/04/2023 23:46 

Kristian Danang Purnomo

Semua isi adalah opini pribadi berdasarkan pengalaman yang mengandung subjektivitas tinggi.